KLIKSAJA.CO – Menanggapi klaim Menteri Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binjar Panjaitan yang memiliki big data aspirasi masyarakat terkait penundaan pemilu 2024.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyatakan PPP akan patuh terhadap konstitusi bukan berdasarkan hasil survei.
“Kami PPP terkait dengan penundaan pemilu kita tidak berdasar survei kita tidak berdasar big data atau tidak tetap patuh konsisten terhadap konstitusi. Yang mana mengamanatkan bahwa pemilu dilakukan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden adalah masa jabatannya sekali dan bisa dipilih sekali lagi,” ungkap Baidowi saat dikonfirmasi media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/03/2022).
Politisi yang akrab disapa Awiek tersebut juga mendesak Menteri Luhut untuk menjelaskan big data yang diklaim menjadi dasar usulan penundaan Pemilu 2024.
“Jadi persoalan big data itu perlu dibuka kepada publik, big data seperti apa yang dimaksudkan?. Kalau basicnya adalah media sosial orang patut dicurigai patut diduga memiliki lebih banyak satu akun mayoritas hampir lah,” kata Awiek.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi berharap polemik big data bisa segera berakhir dan clear di tengah masyarakat.
“Jadi sebaiknya Pak Luhut menyampaikan data saja secara gamblang yang beliau katakan di salah satu channel YouTube itu jelaskan aja ke publik, mana basisnya seperti apa? Supaya clear persoalan ini” ungkap Awiek.
Sebelumnya diberitakan, Luhut mengklaim memilki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Dirinya mengklaim, memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” klaim Luhut dalam siniar di kanal Youtube, Jumat (11/03/2022).
