Dukungan Pemerintah untuk UMKM ditunjukkan melalui Belanja Kementerian/Lembaga, subsidi, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta pembiayaan. Berhubung proses pemulihan ekonomi yang semakin membaik dan UMKM mulai pulih, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan mengurangi penggunaan APBN untuk perbankan dan UMKM.
“Sekarang karena sudah sehat, UMKM sudah pulih, ekonominya mulai tumbuh, maka interaksi bisa berjalan, kami mulai mundur,” ungkap Menkeu dalam BRI Microfinance Outlook 2022 “Boosting Economic Growth Through Ultra Micro Empowerment”, Kamis (10/02/2022).
Di masa pandemi, dukungan UMKM dalam APBN sangat melonjak. Dari sebelumnya Rp27,1 triliun di Tahun 2019 (prepandemi) menjadi Rp157,7 triliun di tahun 2020, Rp117,3 triliun di tahun 2021, dan Rp37,3 triliun di tahun 2022.
Selain itu ada juga dari Belanja K/L. Bantuan pemerintah terhadap UMKM diberikan melalui bantuan produktif, alokasi perdagangan pengembangan UMKM, dan bantuan PKL dan warung.
Untuk itu, guna menjaga pemulihan terus berjalan dan berkelanjutan, Menkeu meminta kerjasama Pemerintah dan BUMN untuk mewujudkannya.
“Kita bisa bersama-sama bekerja, berkoordinasi, Pak Menko Perekonomian mengkoordinasikan sangat banyak policy respon, kita menggunakan instrumen fiskal kita secara fleksibel responsif, dan BUMN seperti BRI juga tetap menjaga kesehatan dan tata kelolanya dengan baik dengan kinerja yang baik,” ungkap Menkeu.
Untuk itu, guna menjaga pemulihan terus berjalan dan berkelanjutan, Menkeu meminta kerjasama Pemerintah dan BUMN untuk mewujudkannya.
